Apa Saja Lembaga Legislatif di Indonesia?

Gambar: Bengkulu today

Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tahukah kamu apakah MPR, DPR, dan DPD itu? Siapa saja anggotanya dan bagaimana cara memilihnya, serta apa saja tugasnya dapat kamu ketahui dengan menyimak uraian berikut ini.

Lembaga-Lembaga Legislatif di Indonesia

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga legislatif negara Republik Indonesia yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR merupakan pemegang kedaulatan rakyat.

Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Mengenai DPR dan DPD, akan kita bahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya.
Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, MPR berfungsi menetapkan masalah-masalah pokok dan mendasar dalam kehidupan bernegara.

Tugas MPR

Untuk menjalankan fungsinya itu, MPR mempunyai beberapa tugas. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa tugas MPR adalah sebagai berikut.

Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
Melantik presiden dan wakil presiden.

Hak-Hak MPR

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR memiliki beberapa hak. Hak apa sajakah yang dimiliki oleh anggota MPR?

Berikut ini dapat kamu simak beberapa hak anggota MPR.

Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam undang-undang dasar.
Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan.
Memilih dan dipilih.
Membela diri.
Imunitas.

Hak imunitas disebut juga hak kekebalan hukum anggota MPR. Hak ini merupakan hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat- rapat MPR.

Kenali juga tugas dan wewenang lembaga yudikatif di Indonesia!

Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif di Indonesia

Kewajiban MPR

Selain memiliki hak, anggota MPR juga memiliki kewajiban. Kewajiban anggota MPR itu adalah sebagai berikut.

Mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Pengambilan keputusan dalam sidang dilakukan dengan suara terbanyak. Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini.

Diambil dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota.
Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Bentuk putusan MPR dapat berupa ketetapan MPR dan keputusan MPR. Tahukah kamu apakah ketetapan MPR itu? Dan apa pula keputusan MPR itu? Apakah kamu tahu perbedaan keduanya? Nah, perhatikan uraian selanjutnya.

Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam majelis. Sedangkan keputusan MPR adalah putusan yang hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis saja. Misalnya, peraturan tentang tata tertib MPR.

Yuk kenali lembaga di provinsi!

Apa Saja Lembaga-Lembaga di Provinsi?

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan bagian utama dari MPR. Seluruh anggota DPR juga anggota MPR. DPR terdiri atas anggota-anggota yang merupakan perwakilan dari partai-partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Adapun masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun.

Agar keanggotaan DPR mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat, maka anggota DPR dikelompokkan dalam suatu fraksi. Fraksi adalah kelompok dalam legislatif (DPR) yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian. Fraksi apa saja yang ada di dalam DPR?

DPR sebagai lembaga legislatif negara memiliki beberapa tugas dan wewenang. Adakah di antara kamu yang mengetahui tugas dan wewenang DPR? Sekarang, coba kamu perhatikan uraian berikut ini.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut.

Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden.
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

Fungsi DPR adalah sebagai pengawas terhadap tindakan-tindakan presiden dalam melaksanakan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan majelis. Sifat pengawasan DPR terbatas dalam arti tidak dapat menjatuhkan presiden, karena wewenang untuk menjatuhkan presiden berada di tangan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Hak-Hak DPR

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR mempunyai beberapa hak. Apa saja hak-hak DPR?

DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Ayo kita bahas satu persatu hak tersebut.

Hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap jalannya pemerintahan negara.
Hak interpelasi, yaitu hak meminta penjelasan kepada presiden tentang suatu kebijakan pemerintah.
Hak menyatakan pendapat, yaitu hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat presiden. Atau sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.

Yuk kenali lembaga di kota dan kabupaten!

Lembaga-Lembaga di Kabupaten dan Kota

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Di negara kita, DPD merupakan lembaga legislatif baru. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD wakil dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.

Tugas dan Wewenang DPD

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD mempunyai tugas-tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan. Tugas dan wewenang DPD antara lain sebagai berikut.