Susunan Pemerintahan Kota dan Kabupaten

Gambar: freepik

Bagaimana susunan pemerintahan kota dan kabupaten? Mari kita pelajari di artikel kali ini.

Jika kamu bepergian ke luar kota dan ditanya asalmu dari mana, pasti kamu akan menjawab nama kabupaten atau kotamu. Misalnya Solo, Bandung, Jogjakarta, Blitar, dan sebagainya. Nah, di kabupaten atau kota manakah kamu tinggal? Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan kabupaten dan kota itu?

Kabupaten adalah daerah yang merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. Sedangkan kota adalah daerah setingkat kabupaten yang dikepalai oleh seorang wali kota. Dari pengertian tersebut, dapat kamu pahami bahwa kabupaten dan kota merupakan penggabungan dari beberapa kecamatan dalam suatu wilayah tertentu.

Di wilayah kabupaten dan kota, keadaan wilayahnya lebih kompleks jika dibandingkan dengan keadaan wilayah desa, kelurahan, ataupun kecamatan mengingat wilayahnya lebih luas. Keadaan wilayah kabupaten dan kota dapat berupa laut, sungai, gunung, hutan, dataran rendah, dan lain-lain.

Susunan Pemerintahan Kota dan Kabupaten

Dalam wilayah pemerintahan kota dan kabupaten pasti memiliki seorang pemimpin. Seperti desa dipimpin oleh kepala desa, kelurahan dipimpin lurah, dan kecamatan dipimpin oleh camat. Lalu, siapakah yang memimpin sebuah wilayah kabupaten?

Wilayah kabupaten dikepalai oleh seorang bupati. Bupati dibantu oleh seorang wakil yang disebut dengan wakil bupati. Kota sesuai dengan pengertian di atas, dikepalai oleh seorang wali kota. Wali kota dibantu oleh seorang wakil yang disebut wakil wali kota. Bupati dan wali kota beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilihan kepala daerah.

Calon bupati dan wali kota beserta wakilnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Calon yang memenuhi syarat dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan panitia pemilihan dapat diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon bupati dan wali kota, beserta wakilnya. Setelah itu, barulah diselenggarakan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan bupati dan wali kota, beserta wakilnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota oleh DPRD. Selanjutnya, pasangan calon itu dilantik oleh gubernur atas nama presiden.

Tahukah kamu susunan pemerintahan kelurahan?

Susunan Pemerintahan Kelurahan

Asas LUBER JURDIL

Pemilihan bupati dan wali kota beserta wakilnya menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tahukah kamu, apakah arti dari masing-masing asas itu?

Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara.
Umum, artinya pemerintah daerah kabupaten dan kota memberikan kesempatan untuk memilih kepada semua rakyat di daerah yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan.
Bebas, artinya setiap rakyat di daerah yang bersangkutan bebas menentukan pilihan, tanpa adanya tekanan dan paksaan.
Rahasia, artinya dalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh siapapun.
Jujur, artinya semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus jujur.
Adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilihan kepala daerah mendapat perlakuan yang sama.

Bupati dan wali kota beserta wakilnya sebagai penyelenggara pemerintahan kota dan kabupaten memiliki beberapa tugas. Apa saja tugas-tugasnya? Sekarang, simaklah uraian berikut ini.

a. Tugas Bupati dan Wali Kota

Bupati dan wali kota dalam menyelenggarakan pemerintahan kota dan kabupaten memiliki tugas dan wewenang berikut ini.

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda).
Menetapkan peraturan daerah (perda) yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota

Wakil bupati dan wakil wali kota mempunyai tugas sebagai berikut.

Membantu bupati dan wali kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Membantu dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, atau desa.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh bupati atau wali kota.
Melaksanakan tugas dan wewenang bupati atau wali kota apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya di pemerintahan kota atau kabupaten, wakil bupati atau wakil wali kota bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Sementara itu, apabila bupati atau wali kota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya, maka wakil bupati atau wakil wali kota menggantikannya sampai habis masa jabatannya.

Bagaimana susunan pemerintahan desa?

Mengenal Susunan Pemerintahan Desa

Kewajiban Bupati dan Wali Kota

Selain memiliki tugas-tugas, seorang bupati dan wali kota beserta wakilnya juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajibannya? Kewajiban bupati dan wali kota beserta wakilnya adalah sebagai berikut.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945.
Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Melaksanakan kehidupan demokrasi.
Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan.
Melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Selain dibantu oleh wakil bupati atau wakil wali kota dalam melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan kota dan kabupaten, seorang bupati atau wali kota juga dibantu oleh sekretaris daerah (sekda), kepala-kepala bagian (kabag), dan inspektorat wilayah.

Bupati dan wakil bupati beserta perangkatnya berkantor di kantor kabupaten. Sedangkan wali kota dan wakil wali kota beserta perangkatnya berkantor di kantor wali kota.

Selain itu, bupati atau wali kota juga bekerja sama dengan pihak-pihak berikut.